JAKARTA, globalsulawesi.com –Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah terus diperkuat. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat penerapan E-Katalog Versi 6 (V6) di tingkat kabupaten.
Penguatan tersebut dilakukan melalui forum edukasi dan simulasi teknis yang menjadi bagian dari rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memahami lebih jauh penggunaan serta pembaruan sistem pengadaan digital tersebut.
Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune J.E. Ganda, mengatakan transformasi sistem pengadaan harus diikuti perubahan cara pandang terhadap belanja pemerintah. Anggaran daerah, menurutnya, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak aktivitas ekonomi di daerah.
“Pengadaan barang dan jasa adalah instrumen kebijakan yang sangat strategis. Melalui belanja daerah, baik penyerapan anggaran fisik maupun nonfisik, kita dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah, menyerap tenaga kerja, serta memperkuat rantai pasok Produk Dalam Negeri (PDN),” ujar Joune.
Bupati Minahasa Utara itu menekankan bahwa keberadaan E-Katalog V6 harus memberikan dampak langsung terhadap proses pengadaan. Teknologi yang diterapkan tidak boleh sekadar memenuhi tuntutan administrasi, tetapi harus mampu memangkas proses yang tidak efisien.
“Fokus utama yang harus dijawab adalah sejauh mana platform E-Katalog Versi 6 ini betul-betul menghadirkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi baik bagi instansi pemerintah kabupaten maupun mitra penyedia barang dan jasa,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri, memaparkan sejumlah pembaruan dalam E-Katalog V6. Selain memberikan penjelasan mengenai fitur, Yuke juga memandu peserta dalam simulasi penggunaan platform secara langsung.
Kegiatan tersebut diikuti pengelola pengadaan dari pemerintah daerah serta pelaku usaha. Simulasi diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem pengadaan digital sekaligus mengurangi kendala dalam penerapannya di lapangan.
Apkasi juga mendorong agar penerapan E-Katalog V6 diikuti dengan pemetaan kebutuhan pemerintah secara lebih akurat. Melalui proses matching, kebutuhan pengadaan dapat diselaraskan dengan berbagai komoditas unggulan yang tersedia di daerah.
Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif menjadi sejumlah bidang yang dinilai memiliki peluang besar untuk masuk lebih luas ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, E-Katalog V6 diharapkan tidak hanya menjadi sarana transaksi digital, tetapi juga membuka peluang pasar bagi UMKM dan pelaku usaha daerah. Pada akhirnya, belanja pemerintah dapat memberikan efek berantai terhadap produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
(Jap)
