MINUT, globalsulawesi.com –Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut ditandai dengan penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD, Senin (15/06/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Vonny A. Rumimpunu, SE, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam agenda Pembicaraan Tingkat I tersebut, Bupati Minahasa Utara Dr. Joune Ganda hadir bersama Wakil Bupati Kevin W. Lotulung, SH, MH, untuk menyampaikan penjelasan terkait tiga Ranperda yang dinilai strategis bagi pembangunan daerah.
Ketiga Ranperda tersebut mencakup Ranperda tentang Pemerintahan Desa, Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Bupati Joune Ganda, regulasi mengenai pemerintahan desa diharapkan mampu memperkuat tata kelola administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat desa. Sementara itu, Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Minahasa Utara.
Di sisi lain, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.
“Penyusunan ketiga Ranperda ini telah melalui kajian yang komprehensif agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan regulasi yang berlaku. Kami berharap pembahasannya dapat berjalan baik sehingga segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Joune Ganda.
(Jap)
