Manado,Globalsulawesi.com -Pemerintah Kota Manado terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik dengan mendukung implementasi digitalisasi bantuan sosial. Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial dan Portal Perlinsos yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis kepada Agen Pendamping (Training of Trainers), Kamis (02/07/26), di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Manado, Richard Sualang. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Manado menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah, serta seluruh pihak yang telah mempercayakan Kota Manado sebagai salah satu dari 41 daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan Digitalisasi Bantuan Sosial secara nasional.
Menurut Wawali Richard Sualang, kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Manado untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempersiapkan infrastruktur yang memadai agar pelaksanaan program nasional tersebut dapat berjalan optimal.
“Transformasi digital merupakan langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujar Sualang.
Ia menambahkan, melalui Digitalisasi ini diharapkan proses penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, meminimalkan potensi kesalahan data, serta meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Mardi Brilian Saleh, S.Kom. secara daring, Ketua Pokja Sembako Direktorat Jaminan Sosial Fahri Isnanta, S.Sos., M.Kesos., perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah Nabila Hanum, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Dra. Nevi Lenda Pelealu, M.Si., serta para peserta Bimbingan Teknis Agen Perlinsos.
Melalui bimbingan teknis ini, para agen pendamping diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan yang lebih baik dalam mendukung implementasi digitalisasi bantuan sosial. Dengan demikian, proses penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran, sejalan dengan upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang semakin modern dan berkualitas.
(FINA)
